Dasar Hukum Pelaksanaan AMDAL

Dasar Hukum yang Digunakan dalam Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)

Beberapa peraturan yang berhubungan dengan penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Dasar Hukum Umum

  1. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
  3. PP No. 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
  4. KepMen LH No. 12/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan
  5. KepMen LH No. 13/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja Komisi AMDAL
  6. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1994 tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan
  7. KepMen LH No. 15/MENLH/3/ 1994 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu
  8. KepMen LH No. 42/MENLH/1 1/ 1994 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
  9. KepMen LH No. 54/MENLH/1 1/ 1995 tentang Pembentukan Komisi AMDAL Terpadu/ Multisektor dan Regional
  10. KepMen LH No. 55/MENLH/1 1/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Regional
  11. KepMen LH No. 57/MENLH/12/ 1995 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Usaha atau Kegiatan Terpadu/Multisektor
  12. KepMen LH No. 02/MENLH/1/ 1998 tentang Penetapan Pedoman Baku Mutu Lingkungan
  13. Keputusan  Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  86 Tahun 2002 tentang Pedoman  Pelaksanaan  Upaya  Pengelolaan  Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup

DASAR HUKUM AMDAL

  1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan   Hidup
  2. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
  3. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan.
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010  Tentang  Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri
  6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha Dan/Atau Kegiatan Tetapi Belum memiliki dokumen lingkungan hidup
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri
  8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor  Tahun  2007 Tentang Dokumen Pengelolaan Dan  Pemantauan Lingkungan Hidup Bagi Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Tidak Memillki Dokumen  Pengelolaan Lingkungan Hidup
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
  11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
  12. KepMen LH No. 30/MENLH/1 0/ 1999 tentang Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
  13. KepMen LH No. 42/MENLH/1999 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Audit Lingkungan
  14. KepMen LH No. 2 Tahun 2000 tentang Pedoman PenilaianDokumen AMDAL
  15. KepMen LH No. 4 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan Permukiman Terpadu
  16. KepMen LH No. 5 Tahun 2000 tentang Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan Pembangunan di Daerah Lahan Basah
  17. KepMen LH No. 40 Tahun 2000 tentang Pedoman Tata KerjaKomisi Penilai AMDAL
  18. KepMen LH No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan” Komisi Penilai AMDAL Kabupaten/Kota
  19. KepMen LH No. 42 Tahun 2000 tentang Susunan Keanggotaan Komisi Penilai Tim Teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup
  20. KepMen LH No. 17 Tahun 2001 tentang Jenis Rencana Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Dengan AMDAL
  21. KepMen LH No. 86 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
  22. KepMen LH No. 30 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan Hidup Yang diwajibkan
  23. KepMen LH No. 45 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan
  24. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN UDARA

  1. PP. No, 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
  2. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 1992 tentang Pengesahan Vienna Convention for The Ozone
  3. Layer dan Montreal Protocol on Substances that Deplete The Ozone Layer as Adjusted and Amanded by The Second Meeting of The Parties London, 29-27 June 1990
  4. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/10/ 1993 tentang Amabng Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor.
  5. UU No, 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Convention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja PBB Mengenai Perubahan Iklim).
  6. KepMen LH No. 13/MENLH/ 3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak..
  7. KepMen LH No. Kep-15/MENLH/4/ 1996 tentang tentang Program Langit Biru.
  8. KepMen LH No. Kep-16/MENnLH/4/ 1996 tentang Penetapan Prioritas P{ropinsi Dati I Program Langit Biru.
  9. KepMen LH No. Kep-14/MENLH/11/ 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
  10. KepMen LH No 49/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Getaran.
  11. KepMen LH No 50/MENLH/ 11/1996 Baku Tingkat Kebauan..
  12. KepMen LH No 45/MENLH/ 11/1997 tentang Indeks Standar Pencemar Udara.
  13. KepMen LH No. 129 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Usaha dan atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi.
  14. KepMen LH No. 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru dan Kendaraan Bermotor Yang Sedang Diproduksi.
  15. Kep.Kepala BAPEDAL No Kep.-205/ BAPEDAL/07/1 996 tentang Pedoman Tehnik Pencemaran Udara Sumber Tidak Bergerak

DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

  1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 92/MENKES/PER/IV/2010 TentangPersyaratan Kualitas Air Minum
  2. PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air , Pengendalian Pencemaran AIr
  3. KepMen LH No. Kep-35/MenLH/7/ 1995 tentang Program Kali Bersih (PROKASI H)
  4. KepMen LH No. Kep-35A/ MenLH /7/ 1995 tentang Program Penilaian Kinerja Perusahaan/ Kegiatan Usaha Dalam Pengendalian Pencemaran di Lingkup Kegiatan PROKASIH (Proper Prokasih)
  5. KepMen LH No. 51/MenLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
  6. KepMen LH No. 52/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Hoteli
  7. KepMen LH No. 58/MENLH/10/ 1995 tentang Baku Mutu LimbahCair Bagi Kegiatan Rumah Sakit
  8. KepMen LH No. 42/MENLH/10/1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
  9. KepMen LH No. 09/MENLH/4/ 1997 tentang Perubahan KepMen LH No. 42 Tahun 1996 tentang Baku Mutu Limbah Cair BagiKegiatan Minyak dan Gas Serta Panas Bumi
  10. KepMen LH No. 03/MENLH/1/1998 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kawasan Industri
  11. KepMen LH No. 28 Tahun 2003 tentang Pedoman Teknis Pengkajian Pemanfaatan Air Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
  12. KepMen LH No. 29 Tahun 2003 tentang Pedoman Syarat dan Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Air
  13. Limbah dan Industri Minyak Sawit Pada Tanah di PerkebunanKelapa Sawit
  14. KepMen LH No. 37 Tahun 2003 tentang Metode Analisis Kualitas” Air Permukaan dan Pengambilan Contoh Air Permukaan
  15. KepMen LH No. 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya Tampung BebanPencemaran Air Pada Sum ber Air
  16. KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara PerizinanSerta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
  17. KepMen LH No. 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik
  18. KepMen LH No. 113 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan atau Kegiatan Pertambangan Batu Bara
  19. KepMen LH No. 114 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengkajian tentang Pedoman Pengkajian Untuk Menetapkan Kelas Air
  20. KepMen LH No. 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air
  21. KepMen LH No. 142 Tahun 2003 tentang Perubahan KepMen LH No. 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air
  22. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air

DASAR NUKUM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

  1. UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sunber Daya Alamdan Lingkungan Hidup.
  2. Instruksi Mendagri No. 34/1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung Daerah
  3. UU No. 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan.
  4. UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Conservation on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa MengenaiKeanekaragan Hayati)
  5. Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Conservation on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna an Flora 1973.
  6. UU No. 21 Tahun 2004 tentang Keamanan Hayati Atas Konvensi Tentang Keanekaragaman Hayati.

DASAR HUKUM PENGELOLAAN LIMBAH B3

  1. PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  2. PP No. 85 Tahun 1999 tentang Perubahan PP No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
  3. PP No. 74 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
  4. Kep. Dirjen Batan No. 119/DJ/III/1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk
  5. Kegiatan Nuklir di Bidang Nuklir Non – Reaktor
  6. Kep. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan
  7. Kep. Dirjen Batan No. 445/DJ/XII/ 1992 tentang Pedoman Teknis Penyusunan AMDAL Untuk Pembangunan Pusat Listrik Tenaga Nuklir
  8. Keppres No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention of The Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal. Dirjen Batan No. 294/DJ/IX/ 1992 tentang Nilai Batas Radioaktif di Lingkungan
  9. KepMen LH No. 128 Tahun 2003 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Minyak Bumi dan Tanah Terkontaminasi Oleh Minyak

DASAR HUKUM PENGENDALIAN PENCEMARAN/ KERUSAKAN LAUT

  1. PP. No, 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.
  2. Keppres No. 103 Tahun 1963 tentang Lingkungan Maritim.
  3. Keppres No. 46 Tahun 1986 tentang Pengesahan International Convention for The Prevention of
  4. Pollution from Ship 1973, and The Protocol of 1978 Relating in The Filuship 1993.
  5. Keppres No. 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
  6. Keppres No. 65 Tahun 1990 tentang Pengesahan International for The Safety of Life at The Sea 1974.
  7. Keppres No. 55 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pembebasan Lahan.
  8. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Program Pantai Lestari.
  9. KepMen LH No. 45/MENLH/ 11/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pantai Lestari.
  10. KepMen LH No. 47/MENLH/ 11/1996 tentang Penetapan Prioritas Propinsi Dati I Program Pantai Lestari.
  11. KepMen LH No. 4/MENLH/11/2001 tentang Kerusakan Terumbu Karang.
  12. KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.
  13. KepMen LH No. 179 tentang Ralat Atas KepMen LH No. 51 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Laut.

DASAR HUKUM PENGENDALIAN KERUSAKAN LAHAN

  1. KepMen LH No. 43/ MENLH/10/1996 tentang Kriteria Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha atau Kegiatan Penambanagn Bahan Galian Golongan C Jenis Lepas di Daratan..
  2. PP No. 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa
  3. PP No. 4 Tahun 2003 tentangPengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan dan atau Lainnya.


DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

  1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
  2. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2010 Tentang Sertifikasi kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai Dampak lingkungan hidup dan persyaratan lembaga pelatihan  Kompetensi penyusun dokumen analisis mengenai dampak Lingkungan hidup
  4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 tahun  2006  tentang  Pedoman  Umum  Standardisasi  Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan
  5. Keputusan Presiden No. 10 Tahun 2000 tentang Badan Pengendalian Dampak Lingkungan.
  6. PP No. 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedian Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan
  7. KepMen LH No. 07/ MENLH/2001 tentang Pejabat Pengawasan Lingkungan Hidup dan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah
  8. Keputusan Bersama Meneg LH dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 08 & 22 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya
  9. KepMen LH No. 56 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengawasan Penaatan Lingkungan Hidup Bagi Pejabat Pengawas.
  10. KepMen LH No. 58Tahun 2002 tentang Tata Kerja Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di PropinsiKabupaten/Kota.
  11. Kep. MENPAN Nomor : 47/KEP/M.PAN//8/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup dan Angka Kreditnya.
  12. Keputusan Bersama Men PAN dan Mendagri Nomor : 01 /SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah.
  13. Keputusan Presiden No. 100 Tahun 2004 tentang TunjanganJabatan Fungsuional Pengendali Dampak Lingkungan.
  14. KepMen LH No. 145 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan dan Angka Kreditnya.
  15. KepMen LH No. 146 Tahun 2004 tentang Pedoman Kualifikasi Pendidikan Untuk Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan.
  16. KepMen LH No. 147 Tahun 2004 tentang Kode Etik Profesi Pengendali Dampak Lingkungan.
  17. KepMen LH No. 197 Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Di Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.
  18. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  19. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
  20. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
  21. PP No. 54 Tahun 2000 tentan Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan.
  22. KepMen LH No. 37/MENLH/7/ 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Kebersihan Kota dan Pemberian Penghargaan Adipura.
  23. KepMen LH No. 14/MENLH/3/ 1995 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Penilaian Kebersihan Kota Dalam Rangka Pemberian Penghargaan Adipura.
  24. KepMen LH No. 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan atau Perusakan Lingkungan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Weight Loss Diet

New Mobile Info

info-ponselhp photo InfoHOFlash_zpsc6939bc5.gif

Update Kesmas Lainclose