Vaksin Covid-19, Stock dan Strategi Distribusi

Vaksin covid-19, antara ketersediaan pasokan dan strategi prioritas distribusi

Oleh: Munif Arifin

 

Ketimpangan akses vaksin covid-19?

Pada awalnya Bude Jamilah mencatat, ketimpangan akses vaksin antar negara.

Pada beberapa negara maju, dosis vaksin melimpah. Sementara pada beberapa negara lain terjadi krisis vaksin. Dosis dan cakupan minimalis

Seiring waktu, ternyata ketimpangan dosis dan akses (disparitas luas pada alokasi distribusi), juga terjadi di kampung bude.

Sebagian kampung cakupan sudah menyentuh angka 3 digit, lebih 100%. Sementara dikampung lain, untuk mengejar 30% saja harus tengadah tangan, mengirimkan surat permohonan, silaturahmi kesana kemari, untuk mendapatkan tambahan vaksin.

Bude sebenarnya mafhum, mengapa cakupan tinggi vaksinasi covid-19 sudah dicapai pada kampung-kampung besar (meminjam istilah bude). Karena disana tinggal berjuta masyarakat pilihan. Disana bertengger sejuta potensi penggerak perekonomian.

Namun disaat yang sama, Bude masih gagal paham. Mengapa ketika stok vaksin masih sangat bermasalah, kemudian muncul indikator tambahan penentuan level PPKM sebuah wilayah. Misalnya dengan garis demarkasi angka keramat 50% sebagai cakupan minimal vaksinasi covid-19 dosis pertana. Atau 40% untuk vaksinasi lansia.

Terdengar teriakan nyaring di lapangan. Soal tidak fair nya indikator ini. Saat ini

Kecuali hak prerogatif pengadaan vaksin juga ada di kampung bude
Kecuali vaksin tidak harus didapatkan dengan kompetisi ketat
Kecuali kita sudah mandiri vaksin
Kecuali stok vaksin melimpah

Alat Paksa

Sebagai sebuah strategi percepatan (integrasi vaksinasi dan pengendalian pandemi), tentu klausul itu amat jitu. Menggerakkan seluruh potensi kampung pada satu titik tujuan, berupa akselerasi cakupan vaksinasi.

Seluruh pengurus bergerak. Sipil, militer, abdi praja, tokoh agama, organisasi kemasyarakatan.

Seluruh jargon penggerakan masyarakat bergema. Entah itu bernama sosialisasi, promosi, advokasi, bina suasana, atau lainnya.

Pada wilayah regulasi juga (sekonyong-konyong) muncul strategi jitu yang menyentak penerima bantuan sosial. Menjadikan vaksin covid-19 sebagai syarat menerima segala bentuk bantuan.

Regulasi semacam itu sebetulnya sudah lama diusulkan Bude, ketika itu. Termasuk sederet usulan lain, dalam naungan rumah regulasi.

Bagi Bude, negara punya segudang alat paksa. Untuk memastikan seluruh warga terimunisaai.

Surplus demand

Seperti prediksi, kemudian permintaan pada vaksin covid-19 tiba-tiba melonjak (Puskesmas, rumah sakit, Klinik, faskes lain)
Drastis.
Tempat-tempat pelayanan vaksinasi tiba-tiba kewalahan menerima antrian panjang calon penerima vaksin.

Namun sayang seribu sayang. Ketika demand melonjak, disaat yang sama stok vaksin menipis. Habis.

Puskesmas harus pusing tujuh keliling, menjelaskan pada sasaran.
Mengapa vaksinasi harus ditunda
Mengapa vaksinasi harus dijadwalkan ulang.
Kapan jadwal vaksinasi berikutnya
Bagaimana jika jadwal vaksinasi mundur dari jadwal seharusnya.
Bagaimana jika vaksin dosis 1 beda dengan vaksin dosis 2 (karena pilihan stok jenis vaksin sangat terbatas)

Berbagai pertanyaan ikutan (karena stok vaksin kosong) diatas masih ditambah pertanyaan klasik terkait kurang sempurnanya sistem IT pencatatan pelaporan vasinasi yang belum juga kunjung selesai.

Bude bisa nge-list:
Soal NIK yang gagal akses di sistem.
Soal NIK dipakai orang lain
Soal sertifikat vaksin
Soal tarik data hasil vaksinaai di pCare
Soal tarik data di KCPPEN
Soal cakupan, soal user name
Soal integrasi sinkronisasi data base kementerian kependudukan, Kemenkes, pedulilindungi, BPJS, KCPPEN, atau entah rumah data yang mana lagi.
Dan lain-lain
Dan lain sebagainya

Catatan akhir bude

Saat ini sebenarnya moments keberhasilan vaksinasi covid-19. Di kampung bude. Karena demand sedang tinggi-tingginya. Sayang, stock sedang rendah-rendahnya.