Kilas Balik Pandemi COVID-19 di Indonesia

Berikut gambaran kasar kilas balik perjalanan pandemi COVID-19 di Indonesia

Kemunculan pertama (Desember 2019 – Januari 2020)

Pada akhir tahun 2019, dunia dikejutkan dengan munculnya virus baru di Wuhan, Tiongkok, yang kemudian dikenal sebagai SARS-CoV-2. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan situasi ini sebagai Darurat Kesehatan Global pada 30 Januari 2020. Indonesia mulai melakukan pemantauan terhadap warga negara asing dan TKI dari Tiongkok. (Referensi: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019).

Kasus pertama di Indonesia (Maret 2020)

Kasus pertama COVID-19 dikonfirmasi di Indonesia pada bulan Maret 2020. Pemerintah segera membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 berdasarkan Keppres No. 7 Tahun 2020, dengan fokus pada pelacakan kontak dan isolasi kasus. (Referensi: https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_Covid-19_di_Indonesia).

Peningkatan kasus dan PSBB (April – Juni 2020)

Lonjakan kasus mengakibatkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di beberapa wilayah, terutama Jakarta. Pedoman pelaksanaannya diatur melalui Permenkes No. 9 Tahun 2020. (Referensi: https://infeksiemerging.kemkes.go.id/).

Vaksinasi dan varian baru (2021)

Pemerintah Indonesia memulai program vaksinasi massal pada awal 2021 dengan vaksin seperti Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, dan Moderna. Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2021 menjadi dasar percepatan program ini. Varian Delta juga mulai menyebar di Indonesia. Vaksin yang digunakan saat itu : Sinovac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sinopharm, Zifivax, Novavax. Perkiraan jumlah korban jiwa: 187.905 jiwa (hingga Oktober 2021). (Referensi: https://laporcovid19.org/post/tingkat-kematian-akibat-covid-19-turun-kewaspadaan-pantang-turun)

Penurunan kasus dan transisi endemi (2022 – 2023)

Jumlah kasus mengalami penurunan berkat vaksinasi luas dan munculnya varian Omicron yang relatif ringan. Surat Edaran Satgas COVID-19 No. 24/2022 mengatur protokol masa transisi. Pemerintah mulai melonggarkan PPKM dan prokes.

Vaksin yang digunakan saat itu : Pfizer, Moderna, Zifivax (booster)

Perkiraan jumlah korban jiwa: 162.063 jiwa (hingga September 2023). (Referensi: https://www.worldometers.info/coronavirus/country/indonesia/).

Status Endemi dan Monitoring (2023 – 2024)

WHO menyatakan bahwa COVID-19 tidak lagi berstatus darurat kesehatan global pada Mei 2023. Indonesia mengeluarkan Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang penghentian PPKM, dan fokus pada monitoring dalam sistem kesehatan. Vaksin dalam negeri seperti IndoVac digunakan. Vaksin yang digunakan: IndoVac

(Referensi: https://www.who.int/news/item/05-05-2023-who-declares-end-of-covid-19-global-health-emergency)

 

No	Tahap Perkembangan Penyakit	Perkembangan Penelitian	Dasar Hukum Pengendalian	Penerapan di Lapangan
1	Kemunculan pertama (Desember 2019 – Januari 2020)	Virus SARS-CoV-2 diidentifikasi di Wuhan, Tiongkok	WHO menetapkan situasi Darurat Kesehatan Global (30 Januari 2020)	Indonesia mulai siaga dan memantau WNA/TKI dari Tiongkok
2	Kasus pertama di Indonesia (Maret 2020)	Penelitian awal mengenai transmisi antar manusia	Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19	Pembentukan Gugus Tugas Nasional, pelacakan dan isolasi kasus pertama
3	Peningkatan kasus dan PSBB (April – Juni 2020)	Penelitian soal efektivitas lockdown dan PSBB	Permenkes No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB	diterapkan di Jakarta dan daerah lainnya
4	Vaksinasi dan varian baru (2021)	Vaksin disetujui (Sinovac, AstraZeneca), riset soal varian Delta	Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2021 tentang Percepatan Vaksinasi	Program vaksinasi massal dimulai di seluruh Indonesia
5	Penurunan kasus dan transisi endemi (2022 – 2023)	Efektivitas vaksinasi massal, muncul varian Omicron	SE Satgas COVID-19 No. 24/2022 tentang Prokes dalam masa transisi	Pelonggaran PPKM dan protokol kesehatan
6	Status Endemi dan Monitoring (2023 – 2024)	WHO nyatakan COVID-19 bukan lagi darurat global (Mei 2023)	Keppres No. 17 Tahun 2023 tentang penghentian PPKM	Pencabutan PPKM, namun monitoring tetap dilakukan lewat sistem kesehatan

 

Beberapa dasar hukum rujukan selama Pandemic OVID-19 sebagai berikut:

Keputusan Presiden (Keppres)

1. Keppres No. 7 Tahun 2020 Tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Keppres No. 9 Tahun 2020 Perubahan atas Keppres No. 7 Tahun 2020.
3. Keppres No. 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat COVID-19.
4. Keppres No. 12 Tahun 2020 Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional.
5. Keppres No. 24 Tahun 2021 Penetapan Status Faktual Pandemi COVID-19 di Indonesia.
6. Keppres No. 17 Tahun 2023 Penetapan Berakhirnya Status Pandemi COVID-19 di Indonesia.

Instruksi Presiden (Inpres)

1. Inpres No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19.

Peraturan dan Keputusan Menteri Kesehatan

1. Permenkes No. 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Permenkes No. 10 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.
3. Permenkes No. 19 Tahun 2021 Perubahan Kedua atas Permenkes No. 10 Tahun 2021.
4. Permenkes No. 23 Tahun 2021 Perubahan Ketiga atas Permenkes No. 10 Tahun 2021.
5. Permenkes No. 23 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penanggulangan COVID-19 pada Masa Endemi.
6. Kepmenkes No. HK.01.07/MENKES/770/2022 Tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan serta Pengangkatan dan Penempatan Tenaga Relawan Bidang Kesehatan yang Menangani COVID-19.

Keputusan dan Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19

1. Keputusan Ketua Satgas No. 3 Tahun 2022 Tentang Pintu Masuk (Entry Point), Tempat Karantina, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Luar Negeri.
2. Surat Edaran Satgas No. 24 Tahun 2022 Tentang Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Menuju Endemi COVID-19.
3. Surat Edaran Satgas No. 1 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Protokol Kesehatan pada Masa Endemi COVID-19.

Keputusan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19

1. Keputusan Ketua Gugus Tugas No. 16 Tahun 2020 Tentang: Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
2. Keputusan Ketua Satgas No. 9 Tahun 2021 Tentang: Tempat Karantina, Isolasi, dan Kewajiban RT-PCR bagi Warga Negara Indonesia Pelaku Perjalanan Internasional.

Peraturan Pemerintah (PP)

PP No. 21 Tahun 2020 Tentang: Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Peraturan Presiden (Perpres)

1. Perpres No. 82 Tahun 2020 Tentang: Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN). Status: Dicabut oleh Perpres No. 48 Tahun 2023.
2. Perpres No. 99 Tahun 2020 Tentang: Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Status: Dicabut oleh Perpres No. 48 Tahun 2023.
3. Perpres No. 48 Tahun 2023 Tentang: Pengakhiran Penanganan Pandemi COVID-19.

 Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19

1. SE Satgas No. 24 Tahun 2022 Tentang: Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Menuju Endemi COVID-19.
2. SE Satgas No. 1 Tahun 2023 Tentang: Protokol Kesehatan pada Masa Transisi Endemi COVID-19.