Pelayanan Kesehatan  Jemaah Haji dalam Penyelenggaraan  Kesehatan Haji

Pengertian penyelenggaraan kesehatan haji, merupakan rangkaian kegiatan pelayanan kesehatan haji meliputi pemeriksaan kesehatan,  bimbingan dan penyuluhan kesehatan haji, pelayanan kesehatan, imunisasi, surveilans, sitem kewaspadaan dini dan respon KLB, penanngulangan KLB musibah massal, kesling dan manajemen penyelenggaran kesehatan Haji

Sedangkan tujuan Pemeriksaan Haji, antara lain:

1. Meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum berangkat
2. Menjaga agar jamah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai ke tanah air
3. Mencegah tejadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji

Berdasarkan tujuan diatas, beberapa poin penting penyelenggaraan Kesehatan Haji, meliputi antara lain:

1. Pemeriksaan kesehatan
2. Pembinaan kesehatan
3. Pengendalian faktor resiko kesehatan

Standar Pelayanan Kesehatan Haji

Kesehatan adalah modal dalam perjalanan ibadah haji. Tanpa kondisi kesehatan yang memadai, niscaya pencapaian ritual peribadatan menjadi tidak maksimal. Oleh karena itu setiap jemaah haji perlu menyiapkan diri agar memiliki status kesehatan optimal dan mempertahankannya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatannya ke Arab Saudi. Agar mencapai tujuan, maka pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada jemaah haji sebelum keberangkatan harus dapat memprediksi risiko kesakitan dan kematian saat melakukan perjalanan ibadah haji. Risiko kesakitan dan kematian ini selanjutnya dikelola dengan tujuan menurunkan angka kesakitan dan kematian jemaah haji selama perjalanan ibadah haji.

Data penyelenggaraan kesehatan haji menunjukkan bahwa karakteristik jemaah haji Indonesia tidak banyak mengalami perubahan dalam lima belas tahun terakhir, terdapat kecenderungan semakin tinggi pendidikan dan semakin tua usia saat menunaikan ibadah haji. Proporsi jemaah haji risiko tinggi berkisar 10-30%, sebagian besar karena usia lanjut. Hipertensi merupakan risiko tinggi terbanyak (25-37%), sementara penyakit saluran pernapasan dan saluran pencernaan semakin meningkat. Risiko wafat pada usia lanjut sangat tinggi. Jemaah pada kelompok usia 60 tahun ke atas berkisar antara 20-25% dari keseluruhan jemaah, tetapi sekitar 70% jemaah wafat terjadi pada kelompok usia ini.

Mengingat dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, penetapan baku mutu pemeriksaan kesehatan jemaah haji berbasis risiko penyakit dan kematian sebelum keberangkatan ke Arab Saudi menjadi strategis dan penting. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan diprioritaskan pada jemaah haji yang secara epidemiologi memiliki karakteristik berisiko tinggi mendapatkan kematian sepanjang perjalanan ibadah haji dengan tidak melupakan tujuan penyelenggaraan kesehatan haji. Tujuan penyelenggaraan kesehatan haji, antara lain untuk meningkatkan kondisi kesehatan jemaah haji sebelum berangkat, menjaga agar jamah haji dalam kondisi sehat selama menunaikan ibadah sampai ke tanah air, serta mencegah tejadinya transmisi penyakit menular yang mungkin terbawa keluar / masuk oleh jemaah haji.

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan adalah pemeriksaan kesehatan pada jemaah haji yang telah mendapatkan nomor porsi dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) pada tahun berjalan, dilaksanakan di daerah sebelum keberangkatan ke Arab Saudi, yaitu pasca operasional haji yang baru lalu sampai satu bulan sebelum dimulainya operasional embarkasi haji tahun berjalan.

Pemeriksaan kesehatan bersifat kontinum dan komprehensif dengan melaksanakan proses pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji sesuai standar agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan sebaik-baiknya. Pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan haji berfungsi sebagai alat prediksi risiko kesakitan dan kematian, meliputi Pemeriksaan Kesehatan Pertama dan Kedua.

Pemeriksaan Kesehatan Tahap Pertama merupakan pemeriksaan kesehatan bagi seluruh jemaah haji di Puskesmas untuk mendapatkan data kesehatan bagi upaya-upaya perawatan dan pemeliharaan, serta pembinaan dan perlindungan. Pemeriksaan Kesehatan Tahap Kedua merupakan pemeriksaan yang dilakukan untuk memperoleh data status kesehatan terkini bagi pemantauan dan evaluasi upaya perawatan, pemeliharaan, pembinaan dan perlindungan, serta rekomendasi penetapan status kelaikan pemberangkatan haji. Bagi jemaah haji Non-RISTI, data kesehatan dapat diperoleh dari pemeriksaan dalam rangka perawatan dan pemeliharaan kesehatan yang dilakukan oleh Dokter. Bagi jemaah RISTI, data kesehatan diperoleh dari pemeriksaan rujukan ke Rumah Sakit.

Secara umum, tujuan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan ke Arab Saudi adalah terselenggaranya pemeriksaan, pengobatan, dan pemeliharaan kesehatan jemaah haji sebelum keberangkatan melalui pendekatan etika, moral, keilmuan, dan profesionalisme dengan menghasilkan kualifikasi data yang tepat dan lengkap sebagai dasar pembinaan kesehatan jemaah haji di Indonesia dan pengelolaan kesehatan jemaah haji di Arab Saudi. Sedangkan tujuan secara khusus adalah :

1. Tercapainya pengobatan, pemeliharaan kesehatan serta bimbingan dan penyuluhan kesehatan kepada jemaah haji.
2. Terwujudnya pencatatan data status kesehatan dan faktor risiko jemaah haji secara benar dan lengkap dalam Buku Kesehatan Cemaah Haji (BKCH) Indonesia.
3. Terwujudnya fungsi BKCH sebagai media informasi kondisi kesehatan jemaah haji untuk kepentingan pelayanan kesehatan di Indonesia dan Arab Saudi
4. Terwujudnya persyaratan kesehatan (istitho’ah) jemaah haji yang diberangkatkan.
5. Tercapainya peningkatan kewaspadaan terhadap transmisi penyakit menular berpotensi Kejadian Luar Biasa (KLB) pada masyarakat Internasional/Indonesia.

Berikut beberapa pengertian yang harus kita pahami bersama terkait pemeriksaan kesehatabn jamaah haji ini.

1. Jamaah haji adalah Warga Negara Indonesia beragama Islam yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dan telah melunasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).
2. Pemeriksaan kesehatan jemaah haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaaan penunjang medis dan penetapan diagnosis jemaah haji, dilanjutkan dengan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan sesuai indikasi.
3. Jemaah haji risiko tinggi adalah jemaah haji dengan kondisi kesehatan yang secara epidemiologi berisiko mengalami peningkatan kesakitan dan kematian selama perjalanan ibadah haji, yaitu : a.    jemaah haji lanjut usia; b.    jemaah haji penderita penyakit menular yang tidak boleh terbawa keluar dari Indonesia berdasarkan peraturan kesehatan yang berlaku; c.    jemaah haji wanita hamil; d.    jemaah haji dengan risiko kesehatan penyakit kronis dan penyakit tertentu lainnya.
4. Peraturan kesehatan yang berlaku adalah ketentuan perundangan dalam bidang kesehatan yang berlaku dalam penyelenggaraan kesehatan di tingkat nasional maupun internasional.
5. Jemaah Haji Mandiri adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji tanpa tergantung kepada bantuan alat/obat dan orang lain.
6. Jemaah Haji Observasi adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan/obat.
7. Jemaah Haji Pengawasan adalah jemaah haji yang memiliki kemampuan mengikuti perjalanan ibadah haji dengan bantuan alat dan/obat dan orang lain.
8. Jemaah Haji Tunda adalah jemaah haji yang kondisi kesehatannya tidak memenuhi syarat untuk mengikuti perjalanan ibadah haji.

Pemeriksaan Kesehatan Pertama adalah upaya penilaian status kesehatan tahap pertama pada seluruh jemaah haji yang akan diberangkatkan pada musim haji tahun berjalan, menggunakan metode pemeriksaan dasar yang sensitif. Pemeriksaan kesehatan dilakukan sesuai protokol standar profesi kedokteran meliputi pemeriksaan medis dasar, yaitu: 1).Anamnesis; 2). Pemeriksaan fisik; 3). Pemeriksaan penunjang : laboratorium klinik ; 4).Penilaian kemandirian; 4). Tes kebugaran

Hasil pemeriksaan dan kesimpulan hasil pemeriksaan dicatat dalam Catatan Medik dan disimpan di tempat pemeriksaan. Catatan Medik dijadikan dasar pengisian Buku Kesehatan Jemaah Haji (BKJH) setelah buku tersebut tersedia. Hasil pemeriksaan kesehatan menjadi dasar penerbitan Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Pertama oleh dokter pemeriksa. Selanjutnya surat ini diserahkan oleh jemaah ke Kantor Departemen Agama setempat bersamaan dengan penyerahan bukti setor pelunasan BPIH sebagai kelengkapan pengurusan dokumen perjalanan ibadah haji (paspor) di Kantor Departemen Agama. Jemaah haji yang memenuhi syarat dapat diberikan imunisasi Meningitis meningokokus (MM).

Pemeriksaan kesehatan jemaah haji dilakukan oleh dokter dan didampingi seorang perawat. Pemeriksaan jemaah haji pria sedapat mungkin oleh dokter pria, atau oleh dokter wanita dengan didampingi perawat pria. Pemeriksaan jemaah haji wanita sedapat mungkin oleh dokter wanita, atau oleh dokter pria dengan didampingi perawat wanita. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan pemeriksaan medis dasar yang meliputi antara lain Identitas, Riwayat Kesehatan, Riwayat Penyakit Dahulu, Riwayat Penyakit Keluarga, Pemeriksaan fisik, Pemeriksaan jiwa, Laboratorium darah dan urin seperti tes kehamilan, juga Tes kebugaran

Sedangkan Pemeriksaan Kesehatan Kedua adalah upaya penilaian status kesehatan rujukan terhadap jemaah haji dengan faktor risiko kesehatan yang secara epidemiologi berisiko tinggi mendapatkan penyakit dan kematian dalam perjalanan ibadah haji, yaitu jemaah haji risiko tinggi (risti).

Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit menular, pada akhir masa Pemeriksaan Kesehatan Kedua diharuskan telah dinyatakan sembuh atau tidak menular, dengan menunjukkan Surat Keterangan Pengobatan dari dokter Pemeriksa Kesehatan Kedua.

• Bagi jemaah haji penderita tuberkulosis paru aktif (BTA positip) harus telah mendapatkan pengobatan dan dinyatakan tidak menular (BTA negatip).
• Bagi jemaah haji penderita kusta tipe multibasiler, harus telah mendapatkan pengobatan dan dinyatakan tidak menular.
• Bagi jemaah haji dengan diagnosis penyakit tidak menular diharapkan telah mendapatkan pengobatan dan pemeliharaan kesehatan yang adekuat pada akhir masa Pemeriksaan Kesehatan Kedua, dan dinyatakan laik untuk melaksanakan perjalanan ibadah haji.

Selain itu terdapat beberapa penyakit dimana Peraturan Kesehatan Internasional menyebutkan jenis-jenis penyakit menular tertentu sebagai alasan pelarangan kepada seseorang untuk keluar-masuk antar negara, antara lain :

1. Penyakit Karantina: Pes (plague), Kolera (cholera), Demam kuning (yellow fever), Cacar (small pox), Tifus bercak wabahi (typhus xanthomaticus infectiosa/louse borne typhus), Demam balik-balik (louse borne relapsing fever).
2. Penyakit menular, yang menjadi perhatian WHO, seperti Tuberkulosis paru dengan BTA positif, Kusta tipe multi basiler, SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome), Avian Influenza (AI),     Influenza baru H1N1
3. Ketentuan Keselamatan Penerbangan, antara lain Penyakit tertentu yang berisiko kematian dikarenakan ketinggian, Usia kehamilan

Sementara terkait calon jamaah haji yang hamil, ketentuan yang ada mensyaratkan bahwa calon haji wanita hamil yang diijinkan untuk menunaikan ibadah haji harus memenuhi persyaratan :

1. Telah mendapat suntikan vaksinasi meningitis paling lama 2 (dua) tahun sebelum keberangkatan haji dengan bukti International Certivicate of Vaccination (ICV) yang sah.
2. Pada saat berangkat dari embarkasi usia kehamilan mencapai sekurang¬kurangnya 14 (empat belas) minggu dan sebanyak-banyaknya 26 (dua puluh enam) minggu.
3. Tidak tergolong dalam kehamilan risiko tinggi, baik untuk ibu serta janinnya, yang dinyatakan dengan keterangan dari dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan yang memiliki surat ijin praktik.
4. Menyerahkan surat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan dan diketahui oleh suaminya atau pihak keluarganya yang lain sebagaimana contoh formulir terlampir.

Refference, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
2. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 442/MENKES/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji
3. Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri  Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Republik Indonesia Nomor : 458 Tahun 2000 dan Nomor: 1652.A/MENKES-KESOS/SKB/XI/2000 Tentang Calon Haji Wanita Hamil Untuk Melaksanakan Ibadah Haji
4. Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Jemaah Haji, Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan RI, 2010
5. PP. No 79. Tahun 2012 Tentang pelaksanaan UU 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
6. Keputusan Bupati Lumajang  Nomor: 180/56/427.12/2014 Tentang Panitia Penyelenggara, Tim Operasional Pemeriksaan Kesehatan Dan Biaya Pemeriksaan Kesehatan Calon Jamaah Haji Kabupaten Lumajang Tahun 1435H/2014M

Incoming Search Terms:

• pelayanan kesehatan haji meliputi
• pelayanan kesehatan haji