Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat

Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat  sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Sebagaimana kita ketahui, beberapa standard an kriteria dalam akreditasi Puskesmas mensyaratkan adanya proses analisis Kebutuhan Masyarakat. Pokok Pikiran dalam standar ini diantaranya karena Puskesmas mrupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu perlu ditetapkan jenis-jenis pelayanan yang disediakan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan permasalahan kesehatan yang ada di wilayah kerjanya dengan mendapatkan masukan dari masyarakat.

Kebutuhan dan harapan masyarakat maupun sasaran Puskesmas dapat diidentifikasi melalui survei, kotak saran, maupun temu muka dengan tokoh masyarakat. Salah satu pedoman yang dapat menjadi rujukan dilakukannya survey kebutuhan masyarakat adalah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Berikut Langkah-Langkah Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat sesuai Peraturan tersebut.

Persiapan Survei, Penetapan Pelaksana, Penyiapan Bahan Survei

Kuesioner: Dalam menyusun Survei Kepuasan Masyarakat digunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Penyusunan kuesioner disesuaikan dengan jenis layanan yang disurvei dan data yang ingin diperoleh dari jenis ataupun unit layanan.

Bagian Kuesioner:

Bagian kuesioner secara umum, terbagi dalam :

1. Bagian Pertama: Berisikan judul kuesioner dan nama instansi yang dilakukan survei.
2. Bagian Kedua: Pada bagian kedua dapat berisikan identitas responden, antara lain: jenis kelamin, usia, pendidikan dan pekerjaan. Identitas dipergunakan untuk menganalisis profil responden kaitan dengan persepsi (penilaian) responden terhadap layanan yang diperoleh. Selain itu dapat juga ditambahkan kolom waktu/jam responden saat disurvei.
3. Bagian Ketiga: Pada bagian ini berisikan daftar pertanyaan yang terstruktur maupun tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur berisikan jawaban dengan pilihan berganda (pertanyaan tertutup), sedangkan jawaban tidak terstuktur (pertanyaan terbuka) berupa pertanyaan dengan jawaban bebas, dimana responden dapat menyampaikan pendapat, saran, kritik dan apresiasi.

Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. baik, diberi nilai 3;
4. sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Penetapan Jumlah Responden

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari Krejcie and Morgan (terdapat pada lampiran keputusan ini).

Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dapat dilakukan di:

1. Lokasi masing-masing unit pelayanan pada waktu jam layanan sedang sibuk,
2. Lingkungan perumahan untuk penerima layanan tertentu, seperti: telepon, air bersih, pendidikan dan sebagainya pada saat responden di rumah.

Pelaksanaan Pengumpulan Data

1. Pengumpulan data: Untuk memperoleh data yang akurat dan obyektif, perlu ditanyakan kepada masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang telah ditetapkan.
2. Pengisian kuesioner: Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan beberapa alternative, yaitu dengan dilakukan sendiri oleh responde atau diisi oleh pewawancara. Masing-masing dengan kelebihan dan kekuranganne beserta alternative untuk meminimalisasi.

Hasil survei kepuasan masyarakat harus dapat menjaring adanya saran perbaikan dari masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Hasil survei kepuasan masyarakat wajib diinformasikan kepada publik minimal di ruang layanan atau melalui media cetak, media pemberitaan online, website unit, atau media jejaring sosial. Contoh format publikasi dapat dilihat pada lampiran peraturan ini.

DOWNLOAD secara lengkap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik DISINI.